BIMTEK SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA

Abstract

Desa perlu membuat Pedoman Sistem Akuntansi Desa, agar sukses akuntansi dan ber laporan keuangan lebih terjamin. Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan. Pengabddian kali ini kami lakukan di desa Belabori Kecamatan Parangloe. Di Desa kegiatan Badan Usaha Miik Desa mereka berjalan lancar.  Hanya saja disayangkan bahwa kegiatan administrasi keuangan bumdes ini masih diselenggarakan secara manual dan belum dikelola secara baik sesuai pedoman akuntansi pengelolaan dana desa. Olehnya itu kami sebagai tim pengabdi dari bidang kajian akuntansi berharap dengan bimbingan teknis sistem akunatnsi pengelolaan dana desa yang akan kami bawakan nanti akan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus bumdes Sejahtera Belabori membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.

 

Abstract. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages are given an excellent opportunity to manage their governance, including financial management, and carry out development to improve rural communities' welfare and quality of life. The village accepts such a significant role, of course, accompanied by great responsibility. Therefore, the village government must be able to apply the principles of transparency and accountability, considering that in managing village finances, the village government must make several reports. Villages need to make Village Accounting System Guidelines guarantee accounting success and financial reporting. This time, we are doing our service in Belabori village, Parangloe sub-district. In the Village, their Village Owned Enterprises activities run smoothly. It's just unfortunate that this Bumdes financial administration activity is still carried out manually and has not been appropriately managed according to the village fund management accounting guidelines. Therefore, with the technical guidance of the village fund management accounting system that we will present later, we will be able to improve the understanding and skills of the Sejahtera Belabori Bumdes management in making financial reports that comply with accounting standards.