PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL

Gita Desipradani; Hadi Sucipto

doi:10.35906/jurakun.v10i2.2075

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL

Gita Desipradani, Hadi Sucipto

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Timur tahun 2016-2020. Data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK). Jenis penelitian kuantitatif menggunakan analisis data regresi berupa data panel yang merupakan gabungan data time series tahun 2016 - 2020 dan data cross-section 28 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 185 sampel menggunakan software Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Fiscal Decentralisation sourced from Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in East Java Regencies and Cities in 2016-2020. The data used comes from the budget realisation report published by the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance (DJPK). This type of quantitative research uses regression data analysis in the form of panel data which is a combination of time series data from 2016 - 2020 and cross-section data of 28 districts and 9 cities in East Java Province as many as 185 samples using Eviews 10 software. The results showed that Regional Original Revenue and Revenue Sharing Fund had no effect on Capital Expenditure while General Allocation Fund and Special Allocation Fund had an effect on Capital Expenditure.

Keywords: Fiscal Decentralisation, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Alvaro, Rendy, Dan Adhi, Prasetyo Pusat, Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Dewan Perwakilan, dan Rakyat Ri. 5 PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PROVINSI DI INDONESIA The Effect Of Regional General Income and Balancing Fund on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Provinces of Indonesia.

Diaman, Thariq Jihad, Nur Handayani, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, dan Indonesia Surabaya. PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI.

Eka Permadani, Fauziah, Sudati Nur Sarfiah, dan Panji Kusuma Prasetyanto. 2003. PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA MAGELANG.

Gunawan Siregar, Indra. 2022. 6 Dynamic Management Journal ISSN PENGARUH DAU, DAK, PAD DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/dmj.

Gusti Farhan, Muhamad, Kartika Rachma Sari, dan Muhammad Husni Mubarok. 2023. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 9(6): 2358–70. doi:10.35870/jemsi.v9i6.1620.

Ichwanudin, Wawan. 2021. 57 Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN. www.djpk.depkeu.go.id.

Mamuka, Kartini Katrina, Ita Pingkan, F Rorong, Jacline I Sumual, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, dan Dan Bisnis. 2019. 19 Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sulistyawati, Ardiani Ika, dan Nugrah Septiyani Purwanti. 2021. “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur).” ANALISIS 11(1): 48–67. doi:10.37478/als.v11i1.829.

Suryani, Febdwi, dan Eka Pariani. 2018. “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU.” Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR 6(1). http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/det.