PENGARUH PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2014 TERHADA PERENCANAAN ANGGARAN PENERIMAAN PADA DPPKAD KOTA PALOPO

Antong Antong, Duriani Duriani, Abid Ramadhan

Abstract


Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di awal pengelolaannya menjadi primadona pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan sistem pemerintah pusat dari sentralisasi fiskal menjadi disentralisasi fiskal dalam upaya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah melalui otonomi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

Data yang diolah dalam penelitan ini berasal dari DPPKAD Kota Palopo dengan data perencanaan anggaran penerimaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh pengelolaan PBB-P2 terhadap perencanaan anggaran penerimaan dan SPSS versi 21 digunakan untuk menguji besarnya pengaruhnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : variable independen yang telah diteliti yaitu pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif terhadap perencanaan anggaran penerimaan. Hal ini dapat di lihat dari hasil pengujian variabel X PBB-P2 mempunyai probabilitas signifikan 0,002 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 (0,002<0,05). Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R square yaitu 0,415 atau 41,5% hal ini menunjukkan bahwa variabel indevenden PBB-P2 memiliki pengaruh sebesar 41,5% terhadap perencanaan anggaran penerimaan, sementara 48,5% di pengaruhi oleh variabe indevenden yang lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

References


Baharuddin. 2012. analisis kesiapan Kota Makassar menyambut pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan tahun 2013. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Diana, Anastasya. dan Setiawati, Lilis. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsep,Aplikasi, dan Penentuan Praktis. Yogyakarta: Andi.

Farida, Ai Siti. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.Jakarta pusat.

Mandey Patricia Friska. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan Asli Daerah berdasarkan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Unversitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.65

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi

Marizka Addina. 2010. analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota medan. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : universitas negeri medan.

Mediaty dkk. 2012. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalamRangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah: 1.

Tamalumu Satriawan. 2012. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD/2007 Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.33-35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah.1999. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris NegaraRepublik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.2004. Jakarta: Sekertaris Negara RepublikIndonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.2009. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 2014. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris NegaraRepublik Indonesia.

Waluyo.2009 .Akuntansi Pajak .Jakarta .Penerbit : Salemba Empat

Wahyudi, Eddi. 2012. Memahami Pengelolaan PBB P2 dan Menyiapkan Peraturan Pendukungnya. http://eddiwahyudi.com.

Wahyuni, Dian. 2010. Persiapan Pemerintah Menghadapi Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus jabodetabek). Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.




DOI: http://dx.doi.org/10.35906/ja001.v2i1.148

Article Metrics

Abstract view : 1336 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 1464 times

Copyright (c) 2016 Jurnal Akuntansi