Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

Zainal Putra, Cut Devi Maulidasari, Mimin - Suriadi

Abstract


Abstrak. Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah Gampong mengenai tata cara perpajakan dana desa. Selain itu, kegiatan ini sangat berguna dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah Gampong yang terlibat sebagai pengelola dana desa untuk mematuhi segala kewajiban perpajakan dana desa. Sehingga dapat menghindari secara dini kasus hukum yang berpotensi menimpa mereka. Sasaran program ini adalah aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan/workshop plus praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan perpajakan dana desa. Kegiatan seperti ini dirasakan sangat perlu bagi aparatur pemerintah Gampong, mengingat minimnya pengetahuan mereka terkait aspek perpajakan dana desa. Adapun bahan pembelajarannya meliputi: a). Wajib pungut pajak dana desa dan jenis pembelanjaan dari dana desa yang kena pajak; b). PPh Pasal 21; c). PPh Pasal 22; d). PPh Pasal 23; e). PPh Pasal 4 ayat (2); f). PPN; dan g). Bea Materai. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah Gampong mengenai kewajiban perpajakan dana desa dan meningkatnya keterampilan mereka secara teknis dalam menghitung berbagai macam tarif pajak terkait pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pajak Dana Desa, PPN, PPh, Bea Materai


Abstract. This community service aimed to increase the understanding of the Gampong government apparatus regarding the procedures for taxing village funds. Besides, this activity is beneficial to increase the awareness of Gampong government officials involved as village fund managers to comply with all village fund tax obligations. To avoid early legal cases that could potentially occur them. This program's target is the Gampong Puuk Government apparatus, Kaway XVI District, West Aceh Regency. The method of implementing community service activities is carried out by providing training/workshops plus practice/training and questions and answers related to village taxation. Activities like this were felt to be very necessary for the Gampong government apparatus, given their lack of knowledge related to aspects of the taxation of village funds. The learning materials include a). Taxpayers of village funds and types of expenditures from village funds that are taxable; b). Article 21 Income Tax; c). Article 22 Income Tax; d). Income Tax Article 23; e). Income Tax Article 4 paragraph (2); f). PPN; and g). Stamp Duty. The results achieved from the implementation of this program were increased knowledge of the Gampong government apparatus regarding the tax obligations of village funds. They increased their technical skills in calculating various tax rates related to village fund management.

Keywords: Village Funds, Village Fud Taxes, VAT, Income Tax, Stamp Duty

 


References


BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

BPKP. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

BRAINLY. 2018. Istilah Desa di Wilayah Indonesia. Retrieved from Tersedia: https://brainly.co.id/tugas/4718781 (diakses 19 Juli 2019).

Dirjenpajak. 2013. E-Book Pajak Penghasilan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Dirjenpajak. 2013. E-Book Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

DJP. 2018. Mengawal Pajak Dana Desa. Retrieved from. Tersedia: https://www.pajak.go.id/artikel/mengawal-pajak-dana-desa, (diakses 21 Juli 2019).

DJP. 2019. Miris, Masih Terdapat Desa di Jabon Belum Bayar Pajak. Retrieved from. Tersedia: https://www.pajak.go.id/index.php/berita/miris-masih-terdapat-desa-di-jabon-belum-bayar-pajak, (diakses 21 Juli 2019).

Kemenkeu. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kemenkeu. 2018. Kisah Sukses Dana Desa: Lilin-lilin Cahaya di Ufuk Fajar Nusantara. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tetang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota TA 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.

Putra, Z., & Maulidasari, C. D. 2018. Analisis Kinerja Pemerintah Gampong Pasca Lahirnya Kebijakan Dana Desa: Pendekatan dengan Data Envelopment Analysis (DEA). Meulaboh: Universitas Teuku Umar.

Santoso, S. 2018. Menguasai SPSS Versi 25. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Siregar, S. 2017. Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tetang Bea Materai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pejak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.




DOI: http://dx.doi.org/10.35906/resona.v4i1.399

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.