Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembangunan Gedung Dan Rehabilitasi Ruang Kelas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2019

Marwah Yusuf, Rahmawati Rahmawati, Aswar Aswar

Abstract


Abstrak. Keharusan Pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan Kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) adalah implementasi amanat Pasal 89 Peraturan   Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007   tentang Pengelolaan   Keuangan   Daerah.   Sehingga pemerintah kabupaten Buton perlu melakukan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk mewujudkan efektif dan efisien sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga penyusunan ASB diharapkan dapat memberikan pengetahuan, sikap dan perilaku SKPD di Kabupaten Buton melalui kegiatan Pendampingan. Pendampingan ini menggunakan metode kuantitatif dan fokus group discussion.   Analisis Standar Belanja (ASB) dapat dilakukan dengan metode biaya rata-rata dan metode OLS. Namun untuk penyusunan dokumen ASB di Kabupaten Buton akan menggunakan metode metode OLS (regresi) yang disesuaikan dengan kondisi kecukupan data. Dengan terbitnya Analisis Standar-Belanja (ASB) Kabupaten Buton Tahun 2019, sebagai informasi atau data yang dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran   setiap   lingkup Satuan   Kerja   Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton.

 

 

Abstract.  The central and regional governments' obligation in formulating the activity of compiling Shopping Standards Analysis (ASB) is the implementation of the mandate of Article 89 of the Minister of Domestic Affairs Regulation No. 59 of 2007. It concerning Regional Financial Management so that the Buton district government needs to conduct a Shopping Standards Analysis (ASB) in analyzing the reasonableness of the workload or cost of each program/activity in one fiscal year, to realize effective and efficient following the General Principles of Regional Financial Management. So that the preparation of ASB was expected to provide knowledge, attitudes, and behavior of SKPD in Buton Regency through the Mentoring activities, this assistance uses quantitative methods and focuses on group discussion. Spending Standards Analysis (ASB) can be done using the average cost method and the OLS method. However, for the preparation of ASB documents in the Buton District, OLS (regression) method is adjusted to suit the data sufficiency conditions. With the publication of the 2019 Buton Regency Standards-Expenditure Analysis (ASB), as information or data needed in allocating the budget for each scope of the Buton District Regional Work Unit (SKPD).


References


Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta 2007.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2006.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta 2006.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.35906/resona.v3i2.386

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.