OVERVIEW OF ADDED VALUE-ADDED TAXES IN CONNECTION WITH COVID-19 VIRUS PLAGUE: VAT FACILITIES OR TAX INCENTIVES?

Andri Marfiana

Abstract


Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana berlakuya PMK-28/PMK.03/2020, berkaitan dengan PPN DTP sebagai fasilitas atau insentif PPN. Terjadi kerancuan pemahaman antara fasilitas PPN berdasarkan UU PPN dengan insentif PPN DTP. Walaupun demikian, peneliti mencoba menjelaskan alasan Pemerintah memberikan insentif PPN. Penelitian ini menggunakan pendektan metode pengumpulan data studi literatur. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan PMK-28/PMK.03/2020 didasari oleh inisiatif cepat Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19. Penelitian menunjukan bahwa insentif PPN DTP, tidak termasuk dalam fasilitas yang diatur oleh UU PPN. Akan tetapi, pemberian insentif ini berusaha tidak melanggar aturan yang diatur oleh UU PPN. Hal ini dapat terlihat mekanisme PK-PM tetap berjalan, walaupun atas beban PK ditanggung oleh Pemerintah. Dalam penelitian ini, dapat dismpulkan bahwa penerapan PMK-28/PMK.03/2020 adalah pemberian insentif pajak dan bukan fasilitas PPN sebagaimana ditur dalam UU PPN.

Kata Kunci: Covid-19, Korona 2020, PMK-28 2020, Tax Incentive, Tax.


Abstract

This study aimed to explain how the PMK-28 / PMK.03 / 2020 applies, relating to the PPN DTP as a VAT facility or incentive. There is a confusion between the understanding of VAT facilities based on the VAT Act and the PPN DTP incentives. Nevertheless, the researchers tried to explain the government's reasons for providing VAT incentives. This research using a literature study data collection method. The analytical method used is a qualitative descriptive approach. The results showed that the application of PMK-28 / PMK.03 / 2020 was based on the government's rapid initiative in tackling the Covid-19 outbreak. Research indicates that PPN DTP incentives are not included in the facilities regulated by the VAT Law. However, the granting of this incentive tries not to violate the rules governed by the VAT Law. It can be seen by the mechanism of PK-PM still running, even though the government bears the burden of PK. In this study, it can be concluded that the application of PMK-28 / PMK.03 / 2020 is the provision of tax incentives and not VAT facilities, as stipulated in the VAT Law.

Keywords: Covid-19, Corona 2020, PMK-28 2020, Tax Incentive, Tax.


Full Text:

PDF

References


Yang, M., Shang, Y., Tian, Z., Xiong, M., Lu, C., Jiang, Y., Zhang, Y., Zhang, Y., Jin, X., Jin, Q., Zhang, Y., Willcox, M. L., & Liu, J. (2020). Characteristics of registered studies for Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic review. Integrative Medicine Research. https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100426.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, (2012).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, 1 C.F.R. (2020).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.011/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2010, (2010).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011, (2011).

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2020).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011, (2011).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011, (2011).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010, (2010).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah, (2010).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah, (2011).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.011/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010, (2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, (2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 21 C.F.R. (2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, (2003).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, (2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, (2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, (2015).




DOI: http://dx.doi.org/10.35906/jm001.v6i1.476