ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG

Endang Winarsih

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka mengukur efektivitas tunggakan pajak di Kator Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematika dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KantorPelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi nilai jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa

Full Text:

PDF

References


Anang Mury Kurniawan. (2011). Upaya

Hukum Terkait dengan Pemeriksaan,

Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

Jakarta: Graha Ilmu

Direktorat Jenderal Pajak, 2012, Kumpulan

Undang-undang Perpajakan, Kanwil

Sulselbatra

Direktorat Jenderal Pajak, 2013, Ketentuan

umum dan Tata Cara Perpajakan

Ilyas, wirawan B. 2010, Ensiklopedia

Perpajakan Indonesia.Jakarta :

Salemba Empat

Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000

Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penagihan Seketika dan Sekaligus dan

Pelaksanaan Surat paksa.

Mansury, R. 2000, Pajak Penghasilan

lanjutan pasca Reformasi 2000.

Jakarta Eresco

Mardiasmo.(2009). Perpajakan,Edisi Revisi.

Yogyakarta, Andi Offset

(2009). Perpajakan Indonesia. Edisi

Revisi.Yogjakarta: Andi

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008

Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penagihan Seketika dan Sekaligus

sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor

/PMK.03/2010

Resmi, Siti 2003. Perpajakan Jakarta:

Rajagrafinda

Rudy Suhartono., & Ilyas, Wirawan B. (2010).

Ensiklopedia Perpajakan Indonesia.

Jakarta: Salemba Empat.

(2010) .Panduan Komprehensif dan Praktis

Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Sondang P. Siagian, (2001), Manajemen

Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi

Aksara,

Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang

Penagihan pajak Dengan Surat Paksa

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No. 19 Tahun 2000

Undang-undang no.6 tahun 1983

sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang- undang No.28 Tahun

Waluyo, 2008.Perpajakan Indonesia buku 1

Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat

Yani Cristiani, (2005). Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa dalam rangka

Meningkatkan Penerimaan Pajak




DOI: http://dx.doi.org/10.35906/je001.v8i1.328