ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DAYA DUKUNG PELAKSANAAAN PROGRAM SUMBER DAYA AIR DAN KETAHANAN PANGAN

Eko Aristanto

Abstract


ABSTRAK

Keberhasilan program sumber daya air dan ketahanan pangan yang sedang dilaksanakan sangat bergantung dukungan dan komitmen pemerintah daerah, termasuk di dalamnya keterdukungan dan kemampuan pembiayaan kegiatan tersebut oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan i) menganalisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dan ii) menganalisis keuangan daerah sebagai daya dukung pelaksanaan program sumber daya air dan ketahanan pangan.  Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif, metode pengambilan sampel  mengunakan purposive sampling dengan kriteria kabupaten yang menerima Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) sebanyak 74 kabupaten. Metode analisis data  mengunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD), Rasio Kemampuan Rutin Daerah (RKRD), Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDOF) dan Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) dengan periode pengamatan tahun 2018 dan 2019. Hasil analisis  kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan mengunakan 4 variabel RMKD, RKRD, RDOF dan IKFD menjelaskan mayoritas kemampuan dan kemandirian keuangan daerah  berada di rentang sangat rendah  sampai dengan sedang sejumlah  60 atau 80,4% dari 74 kabupaten penerima IPDMIP. Rekomendasi penelitian mendorong pemerintah daerah mencapai Disbursement Linked Indicators (DLI) yang telah disepakati dalam skema modalitas Result Based Lending, agar anggaran yang digunakan dalam program IPDMIP dapat reimbursement.

Kata Kunci : Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah, Program IPDMIP

ABSTRACT

The success of the water resources and food security program that is being carried out is very dependent on the support and commitment of the local government including the support and ability to finance these activities by the local government.This study aims i) to analyze the ability and independence of regional finances and ii) analyze regional finances as a support for implementing water resources and food security programs. This study uses a descriptive research method, the sampling method uses purposive sampling with the criteria of districts that receive 74 districts of the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). The data analysis method uses the Regional Financial Independence Ratio (RMKD), Regional Routine Capacity Ratio (RKRD), Fiscal Autonomy Degree Ratio (RDOF) and Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) with observation periods in 2018 and 2019. The results of the analysis of regional financial capability and independence using 4 variables of RMKD, RKRD, RDOF and IKFD explain the majority of regional financial capability and independence are in the range of Very Low to Medium totaling 60 or 80.4% of 74 districts receiving IPDMIP. Research recommendations encourage local governments to achieve Disbursement Linked Indicators (DLI) agreed in the Result Based Lending modality scheme, so that the budget used in the IPDMIP program can be reimbursed.

Keyword : Regional Financial Ability and Independence, IPDMIP Program


References


Aisza Faradiba Alfi, Syarifah, & Nuraini, Ida. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2, Jilid 3, 500–513.

Aminah, Mimin, & Budhi G.S. (2009). Pattern of Farmers’ Participation: Lessons from Pump Irrigation Project. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 7 No. 4, 251–368.

Aristanto, Eko. (2007). Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Kawasan di Propinsi Jawa Timur. Universitas Merdeka Malang, LPPM.

Aristanto, Eko. (2020a). Capaian Konsultan Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Program (IPDMIP) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Buletin Pembangunan Daerah, Vol. 1, No. 1, 1–5.

Aristanto, Eko. (2020b). Pemetaan Aspek Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Sebagai Daya Dukung Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Ciliman Provinsi Banten. LPPM Universitas Merdeka Malang.

Aristanto, Eko. (2020c). Profil dan Kinerja Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Daerah Irigasi (DI) Ciliman di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. LPPM Universitas Merdeka Malang.

Aristanto, Eko, Hidayatullah, Syarif, Dinata, Chandra, & Adi Prabowo, Kuncoro. (2020). Perancangan Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi Daerah Mendukung Ketahanan Pangan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI, Vol. 4, No. 1, 84–97.

Aristanto, Eko, & Sri Ratnaningsih, Christina. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Calon Penerima Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Program Air Bersih dan Sanitasi pada Kegiatan Green Book 2018 dan Indikasi Kegiatan Blue Book 2019. LPPM Universitas Merdeka Malang.

Didi Ahmadi. (2015). Desentralisasi dan Pembangunan Daerah di Indonesia: Menciptakan Pemerintah Daerah yang Efektif, Responsif dan Akuntabel. Jurnal Pembangunan Daerah, III, 23–40.

Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.

Hidayat, Muhammad. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Sungkai, Vol. 4, No. 2.

Kementerian Keuangan. (2019). Penarikan Pinjaman Luar Negeri: Mekanisme Rekening Khusus Result Based Lending (RBL). Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Pedoman Pelaksanaan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pertanian. (2019). Konsumsi dan Neraca Penyediaan—Penggunaan Beras. In Buletin Konsumsi Pangan: Vol. Vol. 10, No. 1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

Mardiasmo. (2007). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi 2). Andi Publisher.

Paramita Purwanto, Niken. (2018). Ketersediaan Pasokan dan Distribusi Beras Nasional. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. X, No. 18, 19–24.

Purwantini, Tri Bastuti, & Nur Suhaeti, Rita. (2017). Irigasi Kecil: Kinerja, Masalah dan Solusinya. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 35 No. 2, 91–105.

Rante, Aris, Saleh Mire, Muhammad, & Paminto, Ardi. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. INOVASI, Volume 13 (2), 92–103.

Risyanto, Hilmi. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. Competition, Vol. VI, No. 1, 21–33.

Saputra, Rinaldi. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, No. 1, 12–21.

Schneider, Aaron. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development, 38(3), 32–56.

Sumardjoko, Imam. (2019). Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Volume V, Edisi 5, 1–23.

Supriyati, & Suryani, Erma. (2006). Peranan, Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia. Forum Penelitian Agra Ekonomi, 24 No. 2, 92–106.




DOI: http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v6i1.466

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.