PERANAN PAJAK HOTEL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PALOPO

Baharman Supri, Rudianto Rudianto

Abstract


Era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat membuat semua kalangan baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan swasta harus berusaha untuk lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas agar dapat memberikan hasil kerja yang maksimal. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, seperti halnya dengan Kota Palopo ini yang merupakan Kota Niaga dan Kota Pendidikan tentunya pemerintah sangat berperan penting terutama pengaturan pajak khususnya pajak perhotelan atau pungutan atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Hotel di sini termasuk di dalamnya adalah rumah penginapan yang memungut pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak hotel terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palopo selama lima tahun terakhir (2013-2017) masing-masing adalah 7,86%; 7,82%; 7,84%; 7,90%; dan 7,84%. Sedangkan realisasi pajak hotel selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuasi dengan nilai masing masing adalah 123,13%; 105,51%; 113,30%; 121.21%; dan 74.47%. 


References


Andi, P. dan K. Bambang. 2006. Hukum Pajak. Yogyakarta: Ekonesia.

Anonim. 1995. Undang-Undang Perpajakan. Bandung: Citra Umbara.

Baridwan, Z. 2008. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE YKPN.

Djojohadikusomo, S. 2000. Indonesia dalam Pembangunan Dunia Kini dan Masa Datang. Jakarta: LP3ES.

Lincolin, A. 2005. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.

Mangkoesoebroto. 2005. Ekonomi Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty.

Mardiasmo.1992. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta.

Munawir. 1998. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah, SK Menteri Keuangan dan SK Direktur Jenderal Pajak.

Risma. 2004. Perpajakan. Bandung: PT Eresco.

Siagian. 2005. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta.

Soemarso. 2008. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, H. R. 1989. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: PT Eresco.

Soeparmoko. 1998. Pajak. Edisi Revisi. Yogyakarta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. 2007. Kebijaksanaan Sektor Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo. 2008. De Economische Betekenis Belastingen. Yogyakarta: Ekonesia.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.