ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN KEUANGAN DAERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN OPINI LAPORAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Andi Dahri Adi Patra, Ramlah Ramlah

Sari


Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  apakah ada hubungan positif dan logis antara kinerja pengelolaan keuangan daerah ( X ) dan Opini LHP BPK ( Y ), Hasil analisis  penulis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2010-2014  untuk  7 variabel yang diamati yakni ; efektifitas belanja (X1), Efektifitas PAD (X2), Efisiensi belanja (X3), Pertumbuhan  belanja (X4), Pertumbuhan PAD (X5), Keselarasan belanja (X6), Kemandirian belanja (X7), diperoleh hasil bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari keadaan kurang baik Pada tahun 2010  menjadi sangat baik pada tahun 2014. Selanjutnya jika diperbandingkan dengan Opini LHP-BPK pada tahun 2010 disclaimer, tahun 2011 disclaimer, tahun 2012 WDP, tahun 2013 disclaimer dan pada tahun 20014 WDP, terlihat bahwa ada tiga tahun ( tahun 2010, 2012 dan 2014) menunjukkan hubungan yang searah atau positif dan dua tahun  (tahun 2011 dan 2013) menunjukkan hubungan yang tidak searah atau negatif.  Dengan demikian  berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa; ada hubungan positif dan logis antara  Kinerja Pengelola Keuangan Daerah( X ) dengan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan  BPK (  Y ). Dengan demikian Pempinan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok, Visi dan Misi-nya  tidak terlalu focus dan berorientasi bagaimana memperoleh opoini WDP atau WTP, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, karena dengan kinerja yang baik, akan menjadi peluang atau potensi bagi pemerintah daerah untuk memperoleh Opini yang baik (WDP, WTP)  dari pihak Auditor

Kata kunci :  Kinerja Pengelolaan Keuangan Derah, efektifitas, efisiensi, pertumbuhan, keselarasan belanja, kemandirian daerah dan Opini LHP-BPK


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


BPK Republik Indonesia, Ikhtisar LHP Semester II , tahun 2014

Halim Abdul (2007), Akuntansi KeuanganDaerah,Salemba empat, Jakarta,

Herawati Tuti 2014, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur, STAR- Study & Accounting Research, Volume XI, nomor 1,

Kementerian Keuangan RI (2014), Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Penatausahaan/ Akuntansi Keuangan, DJPK, Jakarta

Mahmudi (2007), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta

Prasetya Gede Edy (2005), Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Andi, Yogyakarta.

Sande Peggy (2013) , Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Skripsi Program Studi Akuntansi FE Universitas Padang.

Pemerintah Kota Palopo, Laporan Keuangan tahun 2010 – 2014.

Peraturan Pemerintah RI nonor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pemerintah RI, Undang- undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Pemerintah RI, Undang-Undang Nonor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pemerintah RI, Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.